| 1. |
Sejak kapan CSR mulai dikenal?
Konsep hubungan antara perusahaan dengan
masyarakat ini dapat ditelusuri dari zaman Yunani kuno, sebagaimana disarankan
Nicholas Eberstadt. Beberapa pengamat menyatakan CSR berhutang sangat besar pada
konsep etika perusahaan yang dikembangkan gereja Kristen maupun fiqh
muamalah dalam Islam. Tetapi istilah CSR sendiri
baru menjadi populer setelah Howard Bowen menerbitkan buku Social
Responsibility of Businessmen
pada 1953. Sejak itu perdebatan tentang tanggung jawab sosial
perusahaan dimulai.
Tetapi baru pada dekade 1980-an dunia Barat menyetujui penuh adanya
tanggung jawab sosial itu.
Tentu dengan perwujudan berbeda di masing-masing tempat, sesuai
pemahaman perusahaan terhadap apa yang disebut tanggung jawab sosial.
|
| 2. |
Faktor-faktor apa yang mendorong perusahaan melaksanakan CSR?
Secara umum dibedakan menjadi faktor eksternal dan
internal. Faktor eksternal terutama berkaitan dengan kritik organisasi
masyarakat sipil terhadap kinerja sosial dan lingkungan perusahaan. Sejarah
hubungan antara perusahaan dan masyarakat mencatat banyak peristiwa tragis yang
disebabkan operasi perusahaan. Organisasi masyarakat sipil memprotes kinerja
yang buruk, yang kemudian ditanggapi oleh perusahaan. Tanggapan defensif serta
kamuflase hijau memperumit masalah, sedang yang positif menghasilkan
perkembangan CSR.
Institusi pembiayaan yang kian kritis menanamkan investasi
memperkuat kecenderungan CSR. Demikian pula konsumen yang juga bersedia membayar
“green premium†untuk produk-produk tertentu yang dihasilkan perusahaan
berkinerja sosial dan lingkungan baik. Terakhir, pasar tenaga kerja yang
menunjukkan adanya pergeseran pilihan dengan mempertimbangkan reputasi
perusahaan.
Gabungan faktor-faktor eksternal itu membuat perusahaan yang
menjalankan CSR dengan sungguh-sungguh lebih berkemungkinan bertahan di tengah
kompetitifnya iklim dunia usaha.
Faktor internal, misalnya, kepemimpinan puncak
manajemen perusahaan yang melihat CSR merupakan sumber peluang memperoleh
keunggulan kompetitif (responsibility is opportunity). Cukup banyak
pengamat yang berpendapat bahwa faktor internal sebagai pendorong CSR semakin
kuat berperan di masa datang.
|
| 3. |
Apakah CSR adalah kewajiban bagi perusahaan?
Ada dua pendirian mengenai hal ini: kubu mandatori
(yang mewajibkan) dan voluntari (yang menginginkan tetap bersifat sukarela).
Literatur-literatur yang ada menyebutkan kedua kubu masing-masing memiliki
kelebihan dan kekurangan.
Tanggung jawab sendiri adalah konsep yang mandatori,
yang berarti harus dilaksanakan. Menyatakan tanggung jawab sebagai sukarela
sebetulnya contadictio in terminis atau pertentangan istilah. Namun, kubu
voluntari berkeyakinan perusahaan wajib menjalankan ketetapan-ketetapan hukum
yang berlaku di mana operasinya dijalankan, dan CSR merupakan kerangka aktivitas
yang “beyond complianceâ€. Kalau konsep dan prakteknya diartikan sebagai
manajemen dampak, maka yang dilakukan oleh perusahaan di dalam atau yang
melampaui ketentuan hukum dapat didefinisikan sebagai CSR.
Perkembangan wacana
terkini tampaknya tengah menempatkan kubu voluntari di posisi terdepan, dengan
dikembangkannya berbagai standar yang bisa diadopsi secara sukarela atas basis
kehendak menjadi lebih kompetitif. Sedang pendukung kubu mandatori kini
memperjuangkan masuknya seluruh manajemen dampak dalam kerangka hukum dan
menamakan perjuangannya sebagai corporate accountability movement
|
| 4. |
Keuntungan apa yang dipetik perusahaan yang melakukan program CSR?
Masih berlangsung perdebatan antara yang menyatakan
CSR hanya menambah beban perusahaan dan yang meyakini kinerja sosial penting dan
berhubungan positif dengan keuntungan finansial. Pendapat tidak menguntungkan
biasanya mengikuti pendirian Milton Friedman atau, baru-baru ini, David
Henderson, yang melabel CSR sebagai misguided virtue atau
kebaikan yang salah alamat. Friedman dan Henderson berpendirian bahwa
tanggung jawab berada di pundak individu, bukan perusahaan. Sebaliknya
kalangan yang melihat kekuasaan bisnis kini sudah sangat besar, tidak
setuju perusahaan tak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap
tindakan organisasinalnya. Kebijaksanaan universal menyetujui bahwa
tanggung jawab membesar bersamaan dengan kekuasaannya, sebab itu
perusahaan tidak lagi dapat mengelak.
Sejumlah besar penelitian telah membuktikan kinerja sosial dan kinerja
finansial perusahaan sungguh berkorelasi positif. Dan karenanya
perdebatan mengenai keuntungan menjalankan CSR sesungguhnya dapat
dianggap sudah berakhir. Penelitian Marc Orlitzky, Frank Schmidt, dan
Sara Rynes pada 2003, menggunakan data 52 penelitian sebelumnya dengan
jumlah kasus 33.878 perusahaan yang merentang selama 30 tahun, merupakan
bukti terkuat hingga saat ini. Kalau pun ada yang “membuktikanâ€
sebaliknya, bahwa tidak ada kaitan erat antara kinerja sosial dengan
kinerja finansial perusahaan, kesimpulannya hanya didasarkan pada
kasus-kasus anekdotal berskala kecil.
|
| 5. |
Tujuan utama perusahaan adalah memperoleh keuntungan dari bisnisnya. Dengan melakukan CSR tujuan ini dapat terpenuhi?
Telah ditunjukkan
oleh banyak studi kasus, perusahaan memperoleh banyak keuntungan bila
keberadaan jangka panjangnya terjamin. Keberlangsungan perusahaan ini
erat berkait dengan reputasi, yang diperoleh melalui hubungan baik
dengan seluruh pemangku kepentingan.
Di era ini hampir mustahil perusahaan menggunakan perlindungan
kekuatan-kekuatan represif tanpa mengorbankan reputasinya. CSR menjadi
pilihan menjaga keberlanjutan eksistensi perusahaan melalui reputasi
yang baik; dan bukan hubungan dengan kekuatan represif.
Bayangkan bagaimana
bila perusahaan hanya mementingkan keuntungan finansial jangka pendek dan
mengorbankan aspek sosial dan lingkungan. Ketidakpedulian terhadap aspek sosial
akan menuai protes masyarakat yang bisa mengganggu operasinya (semisal
demonstrasi atau boikot). Terhadap aspek lingkungan, selain reaksi masyarakat,
disinsentif juga diterima disinsentif dari pemerintah. Akibatnya, selain biaya
operasi membengkak, reputasi perusahaan tercoreng dan pada gilirannya
dicerminkan dengan turunnya nilai saham. Implikasi berikut yang mengancam adalah
keengganan investor membiayai proyek baru. Dari sudut pandang ini, CSR dengan
triple bottom line-nya tentu adalah investasi sangat berharga.
|
| 6. |
Pelaksanaan
CSR tidakkah berarti perusahaan justru mengambil alih kewajiban pihak
lain, misalnya yang menjadi tanggung jawab pemerintah?
Kasus-kasus yang ditemukan di Indonesia menunjukkan,
curahan investasi sosial perusahaan dapat menimbulkan moral hazardberupa
perilaku korup lembaga-lembaga pemerintah. Misalnya, ketika diketahui
perusahaan tertentu hendak membangun jalan dari titik A hingga B,
pemerintah daerah setempat juga mengajukan anggaran untuk pekerjaan yang
sama. Ruas jalan yang dibangun dengan sumberdaya dari perusahaan,
nyatanya diakui sebagai proyek pembangunan pemerintah daerah.
Pelaksanaan CSR semesti tidak demikian. Bahkan, CSR
seyogyanya mendorong perwujudan kondisi tanpa korupsi (dan cici-ciri lain
good governance, seperti transparansi) di tubuh perusahaan maupun pemerintahan dan masyarakat.
CSR harus berupaya meminimumkan dampak negatif keberadaan perusahaan.
Apabila perusahaan hendak menjalankan program sosial, itu dilakukan
dengan transparansi maksimum. Dan karena CSR adalah manajemen dampak
operasi, batasannya terlebih dulu harus didefinisikan agar perusahaan
tidak memikul beban lebih berat dari yang seharusnya ditanggung. Yang
juga penting adalah membuat kesepakatan dengan seluruh pemangku
kepentingan berkenaan dengan tanggung jawab masing-masing pihak.
Termasuk tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat dan perusahaan.
|
| 7. |
Apakah CSR sama dengan community development (Comdev)?
Praktik paling
terkenal dari CSR adalah Comdev, walau keduanya tidaklah dapat
disamakan. Comdev didefinisikan sebagai upaya sistematik meningkatkan
kemampuan masyarakat, terutama kelompok-kelompok paling tidak beruntung,
dalam pemenuhan kebutuhan berdasar potensi seluruh sumberdaya yang
dapat diaksesnya.
Masyarakat yang ada di wilayah dampak adalah pemangku kepentingan CSR
yang dapat disebut terpenting. Di dalamnya terdapat kelompok-kelompok
yang karena aspek struktural, kultural, atau penyebab lain, berada di
posisi kurang beruntung. Kelompok ini adalah yang paling rentan
menghadapi berbagai kondisi, termasuk kemungkinan dampak negatif
perusahaan. Karenanya menjadi penting memetakan kelompok masyarakat
ini, kemudian dibuat program khusus (Comdev) untuk mengurangi kerentanan
tersebut. Alyson Warhurst berpendapat, hubungan CSR dan masyarakat
terwujud dalam empat hal utama: Comdev, pengikutsertaan (pemrioritasan)
kesempatan kerja dan usaha, pembiayaan sesuai kerangka legal, dan
tanggapan atas harapan kelompok kepentingan.
Pengkategorian Warhust memperjelas bahwa Comdev merupakan salah satu komponen sangat penting CSR.
|
| 8. |
Siapa dan bagaimana menentukan pihak yang menjadi pemangku kepentingan program CSR?
CSR adalah
manajemen dampak, hingga pihak yang menjadi pemangku kepentingan utama
adalah mereka yang berada di wilayah dampak. Para pihak ini menerima
dampak-dampak (positif dan negatif) yang berbeda, hingga perusahaan
harus secara pasti mengetahui dan bagaimana tiap kelompok yang terkena.
Masyarakat yang sudah sangat terbuka biasanya dapat menyampaikan secara
langsung dampak yang diterima dan menegosiasikan apa seharusnya
dilakukan oleh perusahaan. Untuk konteks Indonesia, perusahaan masih
dituntut berada di posisi lebih proaktif. Langkah awal adalah Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), sebagai kewajiban yang tak sekadar
administratif belaka, tetapi benar-benar menjadi alat komprehensif
mengetahui secara dampak operasi perusahaan.
Kalau Amdal dianggap belum memadai, perusahaan perlu
melakukan pemetaan pemangku kepentingan (stakeholder mapping).
Lewat pemetaan ini terekam pihak-pihak mana yang berkepentingan; apa
saja kepentingannya; dan bagaimana kepentingan itu diintegrasikan dalam
operasi perusahaan.
Di kebanyakan
kasus perusahaan tidak dapat melakukan pemetaan sendirian, melainkan dibantu
fasilitator seperti Ornop, universitas, atau lembaga konsultan yang kredibel.
Penelitian-penelitian tentang teori pemangku kepentingan menyediakan pedoman
berharga bagi pekerjaan ini. Secara umum dinyatakan pemangku kepentingan adalah
mereka yang memiliki power (kekuatan mempengaruhi jalannya operasi perusahaan),
legitimacy (dukungan anggota kelompok atau norma tertentu),
urgency (dimensi waktu dari tuntutan, yang bila tidak dipenuhi segera
berdampak buruk), serta proximity (kedekatan geografis).
|
| 9. |
Bagaimana menentukan bidang-bidang program CSR yang dapat dilaksanakan?
Program-program
CSR akan jatuh pada salah satu kategori: meminimumkan dampak negatif
(termasuk pengkompensasiannya) atau memaksimumkan dampak positif.
Pengkategorian ini lebih jauh diuraikan berdasar pemangku
kepentingannya. Artinya, program CSR perusahaan dibuat berdasar
kepentingan sahih kelompok tertentu, yang didekati (langsung atau
melalui fasilitator) untuk mengetahui pandangannya tentang apa yang
seharusnya dilakukan.
Menjadi mudah
apabila perusahaan telah melakukan pemetaan pemangku kepentingan terlebih
dahulu. Hasil pemetaaan menjadi urutan prioritas program CSR untuk tiap pemangku
kepentingan. Langkah berikut, perusahaan melakukan penyesuaikan dengan kebijakan
dan ketersediaan sumberdaya; serta merundingkan mekanisme berbagi sumberdaya
(resource matching) antara semua pihak, termasuk masyarakat.
Setelah prioritas dan ketersediaan sumberdaya diketahui, dilakukan
penyusunan program jangka panjang hingga pendek. Sedang organisasi
pelaksananya dibuat dengan memasukkan masing-masing pemangku
kepentingan, untuk memastikan program yang disusun dilaksanakan sesuai
rencana.
|
| 10. |
Bagaimana strategi terbaik pelaksanaan program CSR? Apakah harus dilakukan langsung oleh perusahaan?
Kondisonal,
tergantung kapasitas perusahaan dan seluruh pemangku kepentingannya:
dikerjakan sendiri, dilaksanakan bersama mitra, atau diserahkan ke pihak
tertentu. Biasanya yang melakukan sendiri mendasarkan pertimbangan
adanya kontrol penuh atau karena belum mamadainya kapasitas manajerial
dan teknis para pemangku kepentingan. Di ekstrem lain, perusahaan
mungkin berpendapat tidak memiliki kompetensi melakukan
kegiatan-kegiatan CSR sendiri, hingga lebih baik diserahkan
(disubkontrakkan) ke pihak yang lebih mampu.
Masing-masing pendekatan punya kekurangan dan kelebihan. Namun di
berbagai literatur pendekatan kemitraan (terutama kemitraan tiga sektor)
digambarkan sebagai yang paling besar kemungkinan keberhasilannya.
Penyebabnya adalah sifat berbagi sumberdaya dari pendekatan ini serta
dipersyaratkannya kontrol dan transparansi. Pendekatan ini dapat pula
meminimumkan duplikasi dengan program pembangunan pemerintah atau
pekerjaan dampingan organisasi masyarakat sipil.
|
